Pemkot Surabaya Menanyakan Kepastian Rencana Monorel

Pemkot Surabaya Menanyakan Kepastian Rencana Monorel. Pemerintah pusat memastikan bakal ikut mendanai proyek tersebut melalui kocek APBN Rp 11 triliun. Kepastian itu terungkap dari hasil konsultasi Komisi C DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (19/11). Anggota komisi C Vinsensius Awey menyatakan, proyek tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Bappenas 2015. Karena itu, pemerintah mengambil alih proyek AMC.

Jika awalnya dikonsep model kerja sama dengan pihak ketiga atau PT KAI, proyek tersebut akhirnya diputuskan untuk didanai APBN murni. ’’Jadi, pemerintah pusat mengubah skema pendanaannya,’’ jelasnya.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah pusat bakal melakukan sejumlah tahap awal untuk mendanai proyek angkutan itu. Salah satunya feasibility study (FS) alias uji kelayakan dan detail engineering design (DED). Politikus asal Partai Nasdem itu menjelaskan, FS dan DED tersebut akan dilakukan Ditjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan. Diproyeksikan, tahap itu berlangsung selama setahun.

Jika klir, pada 2016, dana AMC untuk proyek infrastruktur mulai digulirkan. ’’Nanti hasil pertemuan itu dijadikan dasar untuk evaluasi bersama pemkot,’’ ujar M. Machmud, anggota komisi C lainnya, menimpali.

Sebab, sebelumnya, pemkot dan DPRD juga mengalokasikan anggaran Rp 26 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan fasilitas park and ride atau pusat parkir kendaraan pribadi sebagai tempat transit menuju AMC. Fasilitas tersebut dibangun di Jalan Mayjen Sungkono. Bahkan, pemkot telah melakukan studi terkait dengan proyek tersebut (selengkapnya lihat grafis).

Selain itu, eksekutif-legislatif mengalokasikan dana total Rp 5,8 miliar untuk keperluan studi lanjutan oleh dinas perhubungan (dishub). ’’Termasuk pemkot dan PT KAI kan juga sudah melakukan sejumlah langkah terkait dengan persiapan proyek AMC ini. Itu juga perlu dikaji lagi,’’ imbuhnya.

Eksekutif-legislatif mengagendakan konsultasi gara-gara simpang siurnya pendanaan AMC. Hal itu dipicu keputusan pemerintah pusat yang membatalkan dana Rp 270 miliar untuk proyek tersebut. Sebab, alokasi dana itu harus mendapat persetujuan Presiden.